Seputarkalsel.com, BANJARMASIN – Wali Kota Muhammad Yamin HR mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di sektor kesehatan, agar tidak mengabaikan persoalan sampah plastik yang masih menjadi tantangan serius di Kota Banjarmasin.
Pesan tersebut disampaikan Muhammad Yamin HR saat membuka Diskusi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi ASN di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Kamis (21/5/2026).
“Saya kembali mengingatkan ASN agar tidak abai terhadap persoalan sampah plastik,” tegasnya.
Menurut Yamin, persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari isu kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta jajaran Dinas Kesehatan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.
“Penanganan sampah membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk aparatur pemerintah yang menjadi contoh di tengah masyarakat,” katanya.
Selain menyoroti persoalan lingkungan, Yamin juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan administrasi maupun tindakan medis, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak dan martabat masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, aparatur kesehatan memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah karena langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan.
Yamin juga mengakui kondisi darurat sampah di Banjarmasin masih membutuhkan solusi jangka panjang.
Pemerintah disebut terus mendorong optimalisasi TPS 3R serta pengoperasian kembali TPA Basirih dengan konsep pengolahan sampah yang lebih terarah.
“Pemerintah akan terus mendorong optimalisasi TPS 3R dan pengoperasian kembali TPA Basirih dengan konsep pengolahan sampah yang lebih terarah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, mengatakan penguatan pemahaman HAM bagi aparatur kesehatan sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang adil dan inklusif.
“Aparatur kesehatan merupakan garda terdepan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, sehingga pemahaman HAM harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan,” ujarnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan narasumber H. Lukman Fadlun, Muhammad Riza, dan Heryadi. Hadir pula Yoseph Adi Prasetyo yang memberikan penguatan terkait pelayanan publik berbasis HAM di tengah tantangan sosial dan lingkungan.
