Seputarkalsel.com, JAKARTA – Wakil Menteri Agama menegaskan bahwa Sidang Isbat penetapan awal Ramadan bukan sekadar agenda rutin menentukan tanggal dimulainya puasa.
Lebih dari itu, forum tersebut menjadi wadah silaturahmi nasional yang mempertemukan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam semangat persatuan.
Hal itu disampaikan Wamenag usai menghadiri Sidang Isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Selasa (17/2/2026).
“Sidang isbat ini bukan hanya soal tanggal, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi. Semua tokoh Islam, perwakilan ormas, dan para pakar hadir dalam satu forum,” ujarnya.
Menurut Wamenag, umat Islam di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal-hal yang bersifat qath’i, termasuk kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Adapun perbedaan yang muncul biasanya berada pada ranah ijtihadi, seperti metode dan penentuan awal bulan.
“Yang qath’i itu puasanya, tidak boleh tidak puasa. Tetapi kapan dimulainya, itu wilayah ijtihad. Di situlah sidang isbat hadir untuk meminimalkan perbedaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sidang isbat juga menjadi ruang dialog ilmiah yang terbuka. Beragam sudut pandang dari ahli falak, akademisi, dan tokoh ormas dipertemukan untuk kemudian dirumuskan dalam kebijakan yang berada dalam kewenangan pemerintah.
“Semua pandangan dipertemukan agar bisa berjalan dalam komando pemerintah yang diberi mandat menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah,” terangnya.
Meski demikian, Wamenag menekankan bahwa perbedaan dalam persoalan ijtihadi merupakan hal yang wajar. Karena itu, jika setelah forum tersebut masih ada perbedaan pandangan, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga sikap saling menghormati.
“Kalau masih ada perbedaan, maka harus saling menghargai. Jangan sampai perbedaan itu memecah persaudaraan,” katanya.
Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam sidang isbat dapat terus dirawat melalui komunikasi dan dialog berkelanjutan di luar forum resmi.
“Sidang isbat adalah forum tertinggi dalam menyamakan pandangan kapan kita memulai Ramadan. Semangat persatuan ini yang harus terus kita jaga,” pungkasnya. (Kemenag RI)
